Tanjung Priok Macet Parah, Pemerintah Didesak Benahi Tata Kelola Pelabuhan

JAKARTA, Makansedap.id - Kemacetan panjang di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 17 April 2025, menjadi sorotan tajam berbagai pihak. 

Antrean kendaraan truk mengular hingga 8 kilometer dari Sungai Bambu ke gerbang pelabuhan sejak Kamis malam hingga Jumat pagi. Kondisi ini disebut sebagai salah satu kemacetan terparah yang pernah terjadi di kawasan pelabuhan tersebut.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai kemacetan tersebut merupakan dampak dari tata kelola kawasan pelabuhan yang tidak terintegrasi dan salah arah kebijakan.

“Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok selama ini hanya memperbesar sisi laut, tapi sisi darat tidak dikembangkan. Tempat parkir truk, toilet, hingga area penyangga tidak disiapkan dengan baik. Padahal kapasitas pelabuhan tidak bisa dihitung hanya dari sisi lautnya,” ujar Djoko Setijowarno dalam keterangan resmi yang dibaca Makansedap.id, Sabtu 19 April 2025.

BACA JUGA:Alasan Pelabuhan Tanjung Priok Perlu Dikelola Lebih Baik Lagi

Djoko Setijowarno juga menyoroti tingginya biaya logistik di Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang keliru dalam menata sistem transportasi dan pelabuhan. Dia mencontohkan penggunaan moda kereta api yang kurang diminati karena lebih mahal dibanding jalan raya akibat dikenakan berbagai beban biaya, seperti BBM non-subsidi, PPN 11%, dan track access charge (TAC).

“Seharusnya moda jalan hanya untuk jarak pendek. Untuk angkutan barang menengah hingga jauh, kereta api dan kapal laut jauh lebih efisien. Tapi semua itu tidak berjalan karena kebijakan yang tidak berpihak,” tegas Djoko Setijowarno.

Menurut Djoko Setijowarno, kemacetan ini juga disebabkan oleh pembatasan operasional logistik yang terlalu panjang selama arus mudik Lebaran, yakni hingga 16 hari. Akibatnya, aktivitas bongkar muat tertumpuk dan distribusi logistik terganggu.

“Pembatasan logistik tidak boleh lebih dari lima hari. Kalau terlalu lama, distribusi tersendat dan akan berdampak pada perekonomian nasional,” ujar Djoko Setijowarno.

BACA JUGA:Ngeri, Peneliti Temukan Mikroplastik dalam 5 Merek Teh Celup Indonesia

Pemerintah, kata Djoko Setijowarno, perlu kembali pada prinsip tata kelola pelabuhan yang benar sebagaimana warisan tata ruang zaman Hindia Belanda yang memiliki buffer zone sejauh 1 kilometer dari pelabuhan. Kini, banyak zona penyangga berubah fungsi menjadi pemukiman dan pertokoan yang memicu kemacetan.

Djoko Setijowarno juga menyoroti soal pungutan uang parkir sebesar Rp 17.500 yang dinilai membebani sopir truk dan menjadi contoh ekonomi biaya tinggi yang tidak transparan.

“Ruang publik bukan ladang bisnis. Kebijakan pelayanan publik seperti pelabuhan dan jalan tol seharusnya berbasis cost recovery, bukan mencari keuntungan,” pungkas Djoko Setijowarno.

Djoko Setijowarno berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pelabuhan Tanjung Priok dan kawasan pelabuhan lainnya di Indonesia agar tidak terulang kembali kesalahan serupa yang merugikan masyarakat dan negara.